Pengiriman uang fiat sering menghadapi peninjauan bank karena bank dan lembaga keuangan harus mematuhi berbagai peraturan dan persyaratan kepatuhan, terutama untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya.

Berikut adalah alasan umum peninjauan bank:

1. Peraturan Anti-Pencucian Uang (AML): Bank akan memeriksa sumber pengiriman dana, jumlah, dan pihak lawan transaksi untuk memastikan bahwa dana tidak digunakan untuk aktivitas pencucian uang. Pengiriman dalam jumlah besar atau dana dari sumber yang tidak diketahui lebih mungkin memicu peninjauan.
2. Prosedur Mengenal Nasabah (KYC): Bank perlu mengonfirmasi identitas nasabah dan memahami latar belakang transaksi mereka. Ini termasuk memverifikasi informasi identitas pengirim dan penerima, terutama untuk transaksi yang baru atau tidak biasa.
3. Pengiriman Besar atau Transaksi yang Sering Terjadi: Pengiriman yang melebihi jumlah tertentu dapat memicu sistem peninjauan otomatis bank, terutama untuk pengiriman lintas batas negara. Rekening dengan transaksi besar yang sering terjadi juga akan dipantau.
4. Perilaku Transaksi yang Mencurigakan: Jika aktivitas pengiriman tidak sesuai dengan riwayat rekening atau tidak konsisten dengan latar belakang keuangan nasabah, bank dapat melakukan peninjauan tambahan terhadap transaksi tersebut.
5. Sanksi dan Negara yang Masuk Daftar Hitam: Jika pengiriman melibatkan negara atau individu yang terkena sanksi, bank akan memblokir atau menyelidiki lebih lanjut sesuai dengan peraturan internasional (seperti daftar sanksi OFAC).
6. Sumber Dana yang Tidak Diketahui: Bank dapat meminta pengirim untuk memberikan bukti sumber dana yang legal, terutama ketika jumlahnya besar.
7. Bank Perantara atau Transaksi Lintas Batas Negara: Pengiriman lintas batas negara dapat melibatkan beberapa bank, dan prosedur peninjauan bank perantara juga dapat menyebabkan keterlambatan atau memerlukan informasi tambahan.

Langkah-langkah peninjauan ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan sistem perbankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan internasional dan domestik.